Lembaga negara pengawas pelayanan publik Ombudsman RI merilis hasil
Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 terhadap
25 kementerian, 14 lembaga, 34 pemerintah provinsi, 98 pemerintah kota
dan 416 pemerintah kabupaten dalam acara penganugerahan di Hotel Le
Meridien Jakarta (14/11).
Pada kategori lembaga, Badan
Pusat Statistik (BPS) meraih predikat tertinggi kepatuhan
penyelenggaraan pelayanan publik dengan nilai 94,99. Deputi Bidang
Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini mewakili BPS menerima
penghargaan tersebut. Dari 14 lembaga yang dinilai, 11 lembaga masuk ke
Zona Hijau, dan 3 di antaranya masuk ke Zona Kuning.
Ketua
Ombudsman RI, Mokhammad Najih dalam sambutannya menyampaikan, terjadi
peningkatan jumlah penyelenggara layanan yang masuk Zona Hijau atau
memperoleh Opini Kualitas Tertinggi dan Tinggi di 2024 dibandingkan
dengan 2023. “Hasil penilaian kepatuhan tahun 2024 secara nasional
menunjukkan tren positif, terlihat dari meningkatnya jumlah pada Zona
Hijau dan turunnya jumlah pada Zona Kuning dan Merah,” ujarnya. Najih
meminta kepada seluruh penyelenggara terus mempertahankan dan
meningkatkan standar kepatuhan dalam pelayanan publik. Menurutnya,
apresiasi ini bukan sekadar pengakuan atas kinerja yang telah dicapai,
tetapi juga sebagai motivasi untuk terus meningkatkan mutu pelayanan. <Repost BPS RI>
